BSIP Jambi Menjadi Narasumber Temu Teknis Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat
TANJUNG JABUNG BARAT - Bertempat di aula Hotel Grand Arriyadh Tungkal Hilir Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengadakan kegiatan Temu Teknis Penyuluh Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tema “Modernisasi Penyuluhan Pertanian Dalam Mewujudkan Penyuluh Pertanian Menuju Tanjung Jabung Barat Mandiri Pangan”.
Acara berlangsung dari tanggal 11 s.d 13 Desember 2023, dengan peserta sebanyak 143 orang dengan rincian Penyuluh PNS 37 Orang, Penyuluh THL TB 27 orang, Penyuluh Honor Daerah 46 orang, Penyuluh Swadaya 30 orang dan Penyuluh P3K 3 orang. Pada hari kedua temu teknis ini sesuai undangan narasumber BSIP Jambi hadir yang disampaikan oleh Endi Putra, SP., M.Si Penyuluh Pertanian Ahli Muda BSIP Jambi.
Penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di daerah diharapkan mampu melakukan pendampingan kepada para pelaku utama (petani) maupun pelaku usaha di wilayah kerjanya. Intinya Penyuluh tidak semata melakukan pendampingan tetapi bagaimana mampu memotivasi pelaku utama dan pelaku usaha, sehingga produksi petani meningkat dan taraf hidup mereka juga meningkat," kata Endi Putra pada Temu Teknis, Selasa (12/12).
Standarisasi Penyuluhan Pertanian diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan pengembangan sektor pertanian yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Jambi umumnya dan khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya.
Untuk memperoleh hasil tersebut terpenting dan langkah strategis adalah BPP yang ada di Tanjung Jabung Barat lebih kurang 13 BPP harus terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan, pengetahuan serta keterampilan para penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
Pada saat diskusi disimpulkan bahwa metode penyuluhan pertanian sebelumnya hanya menggunakan metode lakususi, sekarang ditambah dengan smart farming melalui pemanfaatan teknologi agar penyelenggaraan penyuluhan lebih maksimal serta perlunya standardisasi untuk lembaga penyuluhan khususnya BPP yang ada di setiap kecamatan dengan memberikan saran seperti berapa standar minimal tingkat SDM, peralatan bahan penyuluhan dan metoda apa yang tepat digunakan.